Mahfudz Abdurrahman: Pelaku UMKM Makin Terjepit Pasca Kenaikan Harga BBM

DPDPKSKOTABEKASI – Setelah pemerintah memberikan kejutan dengan menaikkan harga BBM kategori Subsidi yang mayoritas digunakan oleh masyarakat umum. Publik pun langsung dihadapkan dengan kenaikan harga barang dan ongkos angkutan umum.

“Mayoritas mengeluhkan kenaikan harga BBM, padahal imbas pandemi yang dua tahun lalu masih membuat tergopoh gopoh, sekarang dibuat semakin lunglai,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Abdurrahman.

“Apa-apa naik, semua makin mahal gara-gara BBM bersubsidi dinaikkan, ini ungkapan mayoritas masyarakat. Bagaimanapun masyarakat banyak yang paling terdampak atas kebijakan dari pemerintah. Pada saat pendapatan dan daya beli masih lemah, sekarang makin tambah mahal. Apalagi pelaku usaha informal, usaha UMKM. Mereka semakin dibuat bingung, biaya produksi meningkat tapi tidak bisa seenaknya menaikkan harga jual. Karena khawatir tidak akan laku barang dagangannya. Ini yang saya dengar dan rasakan dari rekan-rekan pelaku UMKM,” ungkap Mahfudz Abdurrahman.

Anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok ini menyatakan, “Kita memahami pemerintah sudah memberikan alokasi anggaran sangat besar untuk menjaga harga BBM, dengan harapan harga subsidi tersebut dinikmati ratusan juta rakyat Indonesia dengan berbagai macam profesi, sehingga mereka bisa beraktifitas, sekolah, mencari nafkah dan aktifitas lainnya. Tapi betapapun kenaikan harga BBM ini sangat memukul semua lapisan masyarakat, apalagi masyarakat bawah yang pendapatan hariannya terbatas. Pemerintah terkesan lepas tangan terhadap keadaaan pasca kenaikan harga BBM, bantalan berupa bantuan sosial yang disiapkan pemerintah pun sangat kecil, dibandingkan besarnya kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini.”.

“Pelaku UMKM dihadapkan dengan kenyataan yang serba sulit saat ini. Sebelum harga BBM naik, semua harga kebutuhan sudah tinggi dan setelah kemudian harga BBM naik maka harga pun semakin meroket. Situasi seperti ini mengkibatkan para pedagang membutuhkan modal yang lebih besar dengan keuntungan yang akan semakin kecil. Tidak mudah mereka untuk menaikkan harga jual produk atau jasanya, karena akan berefek tidak laku dijual, akibatnya harus menyiasati dengan bermacam cara agar mereka bisa tetap bertahan. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pemerintah terkesan tidak maksimal dalam membantu kelompok usaha kecil, masyarakat kita sudah lelah dengan keadaan ini dan dibuat semakin lelah,” bebernya.

“Tidak sedikit yang berucap dengan makna sindirian, pas harga minyak dunia lagi turun di negara kita malah dinaikkan dan ada yang berucap lagi sebelumnya pernah harga minyak dunia turun tapi harga BBM kita tidak turun. Pernyataan ini sering kita dengar,” ucap Bendahara Umum DPP PKS ini.

“Kemarin pada Rapat Paripurna, Fraksi PKS DPR RI menyatakan secara terbuka dan tegas, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM serta melakukan walk out dari Rapat Paripurna DPR RI. Karena kebijakan tersebut semakin membuat rakyat susah. Ini tentu sikap yang tegas didasarkan dengan kenyataan di lapangan, bahwa kenaikan harga BBM jelas-jelas menyusahkan masyarakat, termasuk pelaku usaha UMKM yang menyerap jutaan tenaga kerja informal. Apa yang kami lakukan kemarin menjadi bukti bahwa PKS bagian dari rakyat Indonesia yang terdampak kenaikan harga BBM dan semoga pemerintah bisa terketuk hati nuraninya untuk mengubah kebijakan tersebut dan melakukan langkah kebijakan yang proporsional anggaran berbasis kepada skala prioritas kepentingan masyarakat. Antara lain dengan menunda atau meninjau kembali proyek-proyek yang menyerap anggaran besar seperti Proyek IKN dan KCIC,” tutup Mahfudz Abdurrahman. (Zai)