Bahas APBD 2022, Heri Koswara Soroti Rutilahu dan Listrik untuk Warga

DPDPKSKOTABEKASI – Bekasi (25/8) – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Komisi IV Bidang Pembangunan yang membahas APBD 2022, Jumat (20/8) lalu.

Heri Koswara, menyoroti anggaran Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan listrik untuk warga Jawa Barat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat F-PKS Heri Koswara mengatakan, anggaran Rutilahu yang semula Rp 17.500.000,- per unit sebaiknya dinaikkan menjadi Rp25.000.000,-.

“Kenaikan ini kami usulkan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Sebelumnya, dari jumlah dana yang diberikan ternyata masih kurang dan perlu diperbaiki kembali,” ungkap Heri.

Khusus di Kota Bekasi, ada sekitar 3.000 rumah tidak layak huni yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota.

Heri Koswara mendukung dan memperjuangkan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar melalui Disperkim (Dinas Perumahan dan Pemukiman).

Program ini dianggarkan Rp 560 Milyar untuk pembangunan sebanyak 31.500 unit Rutilahu 2021 di 27 Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera.

Kemudian, terkait dengan program Listrik Masuk Desa (Lisdes), Heri melihat belum terjadi pemerataan pasokan listrik di Jawa Barat.

“Ternyata, ada beberapa wilayah di kabupaten/kota Jawa Barat yang belum mendapat aliran listrik. Hal ini menjadi ironi karena Jawa Barat adalah termasuk penghasil aliran listrik yang menopang kebutuhan nasional,” tandas Heri.

Heri mengusulkan agar program Lisdes kembali dianggarkan melalui APBD Provinsi.

“Karena walaupun program ini sudah dikelola oleh pusat tapi masih banyak masyarakat Jawa Barat yang rumahnya belum terpasang listrik,” ungkap Heri.

Selain itu, permasalahan infrastruktur jalan-jalan provinsi yang ada di 27 kabupaten/kota Jawa Barat juga menjadi perhatian Heri.

“Pemerintah Provinsi perlu memperhatikan perbaikan jalan-jalan provinsi karena erat kaitannya dengan mobilitas antarkota. Jalan yang bagus dan rapi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat saling menopang antara satu kota dan lainnya,” kata Heri.

Rapat Komisi IV ini dilakukan dalam beberapa pertemuan. Ada 7 poin pembahasan anggaran dalam rapat tersebut.

Selain ketiga persoalan di atas, rapat juga membahas penyerapan anggaran Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, fasilitas perhubungan, penyelesaian limbah, irigasi dan sumber daya air di Jawa Barat. (Ind)