PKS Kota Bekasi Dorong Pemkot Rancang Perda Penanganan LGBT

DPDPKSKOTABEKASI – Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kota Bekasi terus menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, jumlah LGBT sepanjang 2024 mencapai 5.632 orang, melonjak drastis dari hanya 544 kasus pada 2023. Kecamatan Bekasi Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 2.095 orang.

Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Fendaby Surya, menilai lonjakan ini tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, LGBT membawa ancaman serius bagi moral, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.

“Data MUI ini menjadi alarm keras. Fenomena LGBT bukan sekadar pilihan hidup, tetapi sudah masuk kategori persoalan sosial yang mengkhawatirkan. Kami di DPRD bersama Fraksi PKS siap mendorong lahirnya Perda yang tegas mengatur penanganan LGBT,” kata Fendaby, Selasa (24/9).

Fendaby menyoroti aspek kesehatan, terutama tingginya kasus HIV di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan mencatat terdapat 321 kasus baru HIV sepanjang Januari–Juli 2025 dari 50.583 orang yang menjalani tes. Menurutnya, berbagai riset internasional juga menunjukkan hubungan erat antara perilaku sesama jenis dengan peningkatan risiko penularan HIV/AIDS.

Selain kesehatan, ia menilai fenomena LGBT berpotensi merusak struktur keluarga dan nilai moral masyarakat. “Semua agama menolak LGBT. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan KUHP baru yang memasukkan perbuatan cabul sesama jenis dalam delik kesusilaan,” tegasnya.

PKS Kota Bekasi mengusulkan agar Perda Penanganan LGBT mencakup sejumlah poin, di antaranya larangan praktik LGBT yang meresahkan masyarakat, program edukasi kesehatan untuk pencegahan HIV, serta peran keluarga dan tokoh agama dalam membimbing generasi muda.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Saifudaullah, juga menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. Ia menilai Perda ini akan menjadi benteng moral bagi masyarakat Bekasi di tengah derasnya arus informasi dan pergaulan bebas.

“Bekasi adalah Kota Patriot yang religius. Jangan sampai identitas ini rusak karena fenomena LGBT. Perda menjadi ikhtiar untuk menjaga generasi muda kita,” ujarnya.

Langkah PKS ini diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah daerah. Menurut Fendaby, regulasi yang jelas merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kesehatan dan moral warganya.