Dibukanya Investasi Industri Minuman Beralkohol Timbulkan Polemik, Aleg PKS: Sahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol!

DPDPKSKOTABEKASI – Jakarta (26/02) — Polemik terkait dengan dibukanya perizinan Investasi Industri Minuman Keras oleh Pemerintah ramai di media.

Terkait hal tersebut Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi-PKS, Mahfudz Abdurrahman menyoroti polemik di atas.

Perpres yang berawal dari UU Cipta Kerja ini bisa menimbulkan polemik dimasyarakat jika RUU Larangan Minuman Beralkohol tak segera disahkan.

“UU Cipta Kerja berimplikasi pada peraturan perundangan di bawahnya. Jika Pemerintah tidak tepat dalam membuat aturan turunan dari UU Cipta Kerja, dapat menimbulkan terjadinya polemik di masyarakat. Salah satu potensi polemiknya adalah Perpres Nomor 10 tahun 2021,” jelas Mahfudz Abdurrahman.

Perpres tersebut, jelasnya, bisa menjadi polemik sebab Pemerintah membuka pintu investasi untuk industri minuman keras.

Harus ada Undang Undang yang memperkuat adanya aturan terkait dengan peredaran minuman keras. Meskpun dalam lampiran III Perpres 10/2021 Pemerintah mengatur hanya tempat tertentu saja yang dapat dilakukan penanaman modal bagi industri miras ini, dengan catatan wajib memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

“Oleh sebab tiu RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sangat mendesak untuk dibahas!”, jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) itu.

Mahfudz Abdurrahman menyatakan bahwa sangat penting sekali untuk mengatasi peredaran miras illegal dan oplosan, terlebih bagi para remaja, serta sebagai pengawasan terhadap semua peredaran minuman beralkohol.

Seperti diketahui bahwa korban mengenai para remaja yang mengkonsumsi miras oplosan sudah memakan korban, harus ada ketegasan terkait dengan peredaran minuman beralkohol.

Seperti diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

“Sudah sejak periode lalu PKS memperjuangkan agar disahkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk menjadi UU. Karena bagi PKS pengaturan tentang minuman beralkohol merupakan amanah Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama mewujudkan UU Larangan Minuman Beralkohol,” tutup Mahfudz.

Sebelumnya juga, Pemerintah mulai menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi aturan turunan pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu Perpres yang sudah disahkan Presiden Jokowi adalah Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diatur mengenai bidang usaha yang dikecualikan dari bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, yang meliputi bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal, serta bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (Fraksi PKS, DPR RI)