DPC PKS Medan Satria Fasilitasi Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD Jawa Barat

DPDPKSKOTABEKASI — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Medan Satria memfasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 5 Oktober 2025, di Rumah Makan Rumpikal, Medan Satria, Kota Bekasi.

Kegiatan yang dihadiri sekitar lima puluh peserta dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, dan pengurus PKS Medan Satria ini dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Hj. Lilis Nurlia, S.Pd.I., M.Pd. Acara tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam memahami peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam paparannya Lilis Nurlia menjelaskan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan edukasi mengenai fungsi legislatif, termasuk peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat penting untuk membangun kesadaran publik bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga masyarakat.

“Ini bentuk kehadiran DPRD di tengah masyarakat. Kami ingin warga memahami bagaimana pengawasan dilakukan agar kebijakan daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan agar pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Lilis juga memaparkan sejumlah program DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi dan pelayanan publik. Di antaranya adalah program Dialog Wakil Rakyat dan Pendidikan Demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana memperluas wawasan politik warga. Selain itu, ada juga program Dewan Menyapa Warga yang dikemas dengan kegiatan kesenian Sunda, sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan reses tetap menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sementara itu, program Rumah Aspirasi menjadi inovasi baru dalam memperluas kanal komunikasi publik, menggantikan sistem subsidi tunjangan perumahan anggota dewan agar lebih transparan dan berdampak sosial.

Dalam sesi dialog, salah satu peserta, Ibu Robiatul Adawiyah, Kepala Sekolah SMK di Kota Bekasi, mengangkat persoalan terkait kebijakan pemerintah mengenai pembebasan ijazah bagi siswa yang masih memiliki tunggakan administrasi. Ia menyebut, di sekolahnya terdapat tunggakan siswa yang mencapai sekitar lima ratus juta rupiah dan menanyakan bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan tanpa mengganggu operasional sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Lilis menegaskan bahwa persoalan itu akan segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. Ia memastikan bahwa penyelesaian kebijakan harus memperhatikan dua aspek sekaligus, yakni keberlangsungan operasional sekolah dan perlindungan terhadap hak peserta didik. “Masalah seperti ini akan kami bawa ke Dinas Pendidikan untuk dicarikan solusi terbaik. Sekolah tetap harus bisa berjalan, tapi hak siswa untuk mendapatkan ijazah juga harus dijamin,” tegasnya.

Melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan ini, DPC PKS Medan Satria menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kehadiran DPRD di tengah warga bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memperkuat komunikasi dua arah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.

“Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memperluas literasi politik warga dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan publik. Semakin banyak masyarakat memahami peraturan, semakin kuat pula pondasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutup Lilis.