Reses Aleg Provinsi Jabar Blusukan Hingga Ke Teluk Pucung

BEKASI.PKS.ID – Rabu, 4 Desember 2019 sore, Heri Koswara, Aleg PKS dari dapil Bekasi-Depok blusukan ke kelurahan Teluk Pucung. Meski hari semakin sore beliau masih semangat dan sabar menyambangi warga dan konstituennya.

Tepatnya di RW 20 Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Heri didampingi rekannya yang juga politisi senior dari dapil Bekasi Utara yakni Heri Purnomo. Keduanya menunaikan tupoksinya sebagai anggota dewan untuk melakukan Reses (serap aspirasi masyarakat).

Fasos lapangan olah raga yang terbuka di samping Masjid Nurussa’ah yang baru selesai dibangun itu berhasil disulap menjadi balai pertemuan antara warga dengan anggota dewan legislatif yang mewakili suara dan aspirasi mereka di DPRD.

Aksi tanya jawab pun mengalir. Segala macam problem permasalahan warga ditumpahkan di arena itu. Problem seputar jaling (baca jalan lingkungan) fasilitas pendidikan, sarana ibadah, layanan kesehatan, hingga tempat hiburan malam yang meresahkan warga menjadi topik perbincangan.

Berbekal pengalaman selama beberapa periode sebagai anggota dewan legislatif. Duo Heri dari PKS yang berbeda nasib tersebut mampu bersinergi menyerap aspirasi konstituennya. Bagai pemain bulutangkis ganda yang klik dan menemukan kemistri keduanya piawai dan taktis menjawab pertanyaan dan keluhan-keluhan warga.

Hadirin yang sebagian besar adalah tokoh masyarakat di lingkungan RT dan RW juga sempat menanyakan honor insentif petugas RT dan RW. Mereka mempertanyakan kesimpang siuran kabar berita honor mereka. Honor yang biasa dibayar selama setahun kini hanya dibayar lima bulan saja. Menurut Heri Purnomo Fraksinya di DPRD kota Bekasi sudah mengusulkan agar honor petugas RT RW dan PKK dikembalikan seperti semula yakni dibayarkan selama tahun. Tapi apa lacur, usulan tersebut tidak disetujui Pemerintah kota Bekasi dengan alasan adanya devisit anggaran.

Di lain kesempatan, isu bahwa PKS menolak KS (Kartu Sehat) juga sempat menjadi perbincangan yang seru di forum reses tersebut. Kini giliran Heri Koswara yang mulai angkat bicara. Sesuai aturan pemerintah pusat, semua kartu jaminan kesehatan harus melebur ke dalam BPJS. Sedangkan isu yang berkembang di sosial media, PKS seakan-akan menolak keberadaan KS. Padahal PKS justru menjadi garda terdepan bila menyangkut kepentingan warga.

“Jika kita buka kembali sejarah kebijakan kartu sehat, sejatinya KS itu lahir dari inisiasi PKS. Ahmad Syaikhu kader PKS yang menjadi wakil walikota pada saat itulah yang menelurkan jaminan kesehatan bagi warga Bekasi dalam program kampanye nya. Alhamdulillah setelah terpilih program tersebut bisa terealisasi,” ungkap Heri Koswara.

“Meleburnya KS ke BPJS sebenarnya akan semakin menguntungkan warga. Menurut pendapat PKS, karena ruang lingkup jangkauannya nasional. Sebagai contoh bila ada warga Bekasi yang sakit di kampung halamannya, maka warga tersebut bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit setempat. Sebuah hal yang mustahil bisa dilakukan oleh KS,” kata Heri Purnomo menimpali.

Tapi lagi-lagi Pemkot Bekasi tidak bisa sejalan dengan aturan pemerintah. Dana sebesar 340 milyar masih menjadi andalan pemerintah kota Bekasi untuk menutupi utang-utangnya ke rumah sakit di Bekasi.

Beragam masalah terus bergulir dipaparkan dan berusaha dicari solusinya sampai akhirnya Reses ditutup oleh Ketua RW 20, Ahmad Junaidi. (sant)