Heri Koswara: Bantuan Biaya Pendidikan Bantu Naikan IPP Jabar

BEKASI.PKS.ID – Soal Kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat terkait Pendidikan, Anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Koswara menerangkan bahwa Undang-undang No.23 tahun 2014 menyatakan kewenangan pengelolaan SMA/SMK/SLB ada di Provinsi.

Saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki 13 Kepala Cabang Dinas (KCD) di Dinas Pendidikan dalam rangka menjalankan kebijakan Provinsi Jabar yang berkaitan dengan daerah.

“Salah satu kebijakan adalah bantuan Pembiayaan Pendidikan yang akan mulai diberikan pada tahun ajaran baru ini di bulan Juli 2020 nanti.
Masing masing bantuan sebesar RP.150.000 – 190.000 perbulan persiswa untuk sekolah SMA/SMK Negeri.
Adapun untuk sekolah swasta, tetap mendapatkan perhatian yang sama akan tetapi besaran jumlah bantuannya tidak sama yaitu diberikan sebesar 500.000 – 550.000 per siswa per tahun,” jelas Heri Koswara dalam acara Temu Pemuda di Bekasi Selatan Kota Bekasi pada Minggu sore (01/03/2020) bertempat di Kafe Koffie Fictie Grand Galaxy City.

Kebijakan ini, kata Heri murni merupakan bantuan dari Pemprov Jabar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) masa belajar anak-anak pemuda di Jawa Barat.

“Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jabar itu paling rendah secara Nasional, berada di urutan ke 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Kata HK. Oleh karena itulah, salah satu fokus yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jabar untuk tahun 2020 adalah memberikan bantuan untuk memastikan anak-anak Jabar bisa menyelesaikan sekolah, minimalnya sampai dengan tingkat SMA/SMK,” lanjut Heri Koswara.

Heri melanjutkan, bila biaya SPP SMA/SMK SPP memiliki banyak item, misalnya besaran jumlahnya hingga Rp. 200.000 perbulan dan jika Pemprov Jabar memberikan subsidi sebesar Rp. 150.000, maka ini diserahkan ke kepala sekolah dan komite sekolah masing-masing.

“Dengan demikian, akan sangat terbantu dengan kebijakan ini sehingga diharapkan imbasnya bahwa kewajiban yang akan dijalankan oleh kepala sekolah akan semakin terasa lebih ringan.
Dan kontribusi orangtua silakan dibicarakan lebih lanjut,” tambah HK.

Harapan HK, dengan adanya kebijakan dari Pemprov Jabar tentang bantuan pembiayaan tersebut antara lain, pertama, bahwa IPP naik sejalan dengan meningkatnya keikutsertaan anak-anak muda Jabar untuk terus menjalankan kewajiban belajarnya sampai ke tingkat SMA/SMK.

“Kedua, akan melahirkan para calon-calon pekerja yang memiliki keahlian sehingga mampu bersaing dengan kompetitornya dari luar. Karena pada umumnya, anak anak kita kalah bersaing karena mereka tidak lulus sekolah. Sementara di banyak perusahaan yang membutuhkan skill yang biasanya didapat di sekolah-sekolah kejuruan yang ada,” ujarnya.

Ketiga, pendanaan yang cukup besar sekitar 71 Trilyun se-Jawa Barat ini, mudah-mudahan bisa melahirkan para pengusaha muda yang mampu membantu mengatasi persoalan kepemudaan lainnya yang ada di wilayahnya sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran.

Adapum saat ditanya soal jual beli kursi dalam pelaksanaan PPDB Online tahun ajaran baru nanti, HK menegaskan akan memastikan praktik semacam itu tidak terjadi.

“Kami di komisi 5 pun sepakat akan menjalankan fungsi kontrol agar proses PPDB Online tahun ini berjalan dengan aturan main yang ada. Yang berhak untuk dapat sekolah negeri silakan.
Kalau pun ada yang tidak keterima di sekolah negeri, harus legowo ke sekolah swasta,” pungkasnya. (Bmb)