Heri Koswara: Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat Urutan Paling Bawah se Indonesia

BEKASI.PKS.ID – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Koswara menyatakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terakhir, yakni di urutan ke 34 dari 34 jumlah Provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Hal itu ia katakan dalam acara “Temu Pemuda Bekasi Selatan” yang diadakan di Koffie Fictie Grand Galaxy City, Ahad sore (1/3/2020).

Heri menyatakan, DPRD Provinsi Jabar khususnya Komisi 5, akan menjalankan tugasnya ke depan dengan harapan bisa menaikkan prosentase IPP Provinsi Jawa Barat. Awalnya kita enggak percaya. Kampus-kampus terbaik ada di Jabar. Sekolah- sekolah menengah banyak sekali di Jabar yang melahirkan lulusan yang luar biasa, akan tetapi memiliki IPP terendah secara nasional,” jelas HK.

Ada 3 persoalan yang disoroti karena berdampak kepada rendahnya IPP Provinsi Jawa Barat. Persoalan pertama yang berdampak pada rendahnya IPP Jawa Barat ada di bidang pendidikan.

“Ternyata, Angka Partisipasi Kasar (APK) lama belajarnya anak anak usia sekolah hanya ada di angka 10 – 11 tahun saja. Tidak sama dengan program wajib belajar 12 tahun yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Itu berarti, anak anak belajar tingkat SD 6 th, lanjut belajar tingkat SMP 3 th, jika dijumlahkan baru 9 tahun lama belajarnya.”

Hal ini berarti masih banyak anak-anak Jawa Barat yang menyelesaikan pendidikan hanya sampai lulus SMP saja dan tidak lanjut ke SMA/SMK.
Heri Koswara mencoba memaparkan alasan mereka putus sekolah. Menurutnya, faktor terbesar adalah masalah ekonomi. “yang pertama karena masalah ekonomi di mana mereka tidak bisa melanjutkan proses pendidikan sampai selesai.”

Faktor kedua, kata HK, banyak anak remaja Jawa Barat terutama di daerah Pantura yang menikah dini. “mereka dinikahkan orangtua mereka saat masih duduk di bangku SMA/SMK, jadi tidak sampai ikut ujian akhir.”
Untuk menanggulangi masalah ini, kata HK, DPRD mendorong Pemprov Jabar pada tahun ajaran 2020-2021 agar memberikan subsidi sebesar 150.000-190.000 rupiah per siswa/bulan. Sedangkan untuk sekolah swasta sebesar 500.000 – 550.000 per siswa/tahun.

Program beasiswa ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitaran 1,7 Trilyun. Tujuannya adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak anak (pemuda) di Provinsi JaBar sampai lulus SMA/SMK. “Syukur syukur mereka punya rizki dan punya kemauan, jadi bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan S1, S2 maupun S3,” terang HK.

Persoalan selanjutnya yang memberi dampak rendahnya IPP Pemprov Jabar adalah Tingkat Kesehatan.
Kata HK, 30% anak-anak muda adalah perokok aktif. “Itu adalah kondisi real yang ada, karena itulah, diharapkan para pemuda bisa mengurangi bahkan lebih bagus lagi jika bisa berhenti atau meng-off-kan sampai bisa steril dari rokok.”
Di beberapa kota, bahkan sudah diberlakukan untuk tidak menerima atau melanjutkan kontrak ikan rokok pada papan iklan di sepanjang jalan.

Persoalan selanjutnya adalah tingginya angka perceraian pasangan muda. Hal ini harus segera disikapi. Oleh karena itu, kata HK, para pemuda harus mendapatkan materi khusus tentang ketahanan keluarga.

HK berharap pihak eksekutif dalam hal ini gubernur Jawa Barat serius menangani hal ini sehingga IPP Jawa Barat segera meningkat. “Masuk lima besar lah, lima besar dari urutan atas!” pungkasnya. (bmb)