Reses, Heri Koswara Singgung Masalah Banjir dan Corona

BEKASI.PKS.ID – Anggota komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS, Heri Koswara, menggelar Reses II Tahun Anggaran 2019-2020. Reses ini berlangsung di RM Joglo Kembar, Jalan raya Wibawamukti, Jatiluhur, Jatiasih, kota Bekasi, Selasa, (3/3/2020).

Fokus pembahasan Reses masih pada persoalan penanggulangan bencana banjir di kota Bekasi dan kabupaten Bogor. Kedua wilayah ini memang terdampak banjir paling parah.

“Kebetulan saya bersama anggota komisi 5 sempat meninjau 2 wilayah banjir terparah di kota Bekasi dan kabupaten Bogor. Dan Alhamdulillah ini sudah saya proses dengan pengajuan dana penanganan banjir di Bekasi dalam bentuk penguatan tanggul,” ujarnya.

Rencananya kata Herkos, tanggul tersebut dibuat memanjang mulai dari samping perumahan-perumahan yang terdampak dan akan dianggarkan pada tahun 2021.

“Bantuan bantuan yang bersifat sementara sudah dikordinasikan, meski bukan bersifat permanen untuk penanggulangan banjir, minimal bantuan sembako dan alat alat kebersihan bagi warga pasca banjir,” imbuhnya.

Pembahasan lain adalah biaya pendidikan provinsi Jawa Barat yang akan diberikan bagi seluruh siswa/i yang belajar di SMA/SMK Negeri. Dananya baru akan digulirkan mulai bulan Juni 2020 tahun ajaran baru dengan besaran antara Rp 150.000 hingga Rp. 190.000/siswa setiap bulannya.

Sementra bagi siswa siswi yang tidak lolos di sekolah negeri lalu mendaftar ke sekolah swasta ada dana bantuan antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 550.000 pertahun.

“Memang ini belum sebanding, berbeda dengan di provinsi Jawa Tengah yang sudah sama angkanya dan memang betul kita bertanya dengan kepala dinasnya saat kita berkunjung ke Gubernur Ganjar Pranowo,” sambungnya.

Heri Koswara berharap, diawali tahun ini sudah mulai ada perhatian ke sekolah swasta. Dengan demikian jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SMA/SMK se-Jawa Barat akan berkurang, karena salah satu persoalannya adalah mereka tidak melanjutkan ke tingkat SMA/SMK karena kendala pembiayaan.

Heri menyatakan, akibat permasalah biaya pendidikan ini, Index Pembangunan Pemuda (IPP) di Jawa Barat itu paling terendah secara nasional yaitu peringkat ke 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

DPRD Provinsi Jabar berharap dengan adanya perhatian dari sisi pendidikan ini mudah-mudahan akan terjadi kenaikan Index Pembangunan Pemuda selama 5 tahun ke depan, merangkak minimal menjadi 5 besar secara nasional.

Sementara itu, di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari leading sector komisi 5 baru bisa berkoordinasi pasca reses sampai tanggal 11 nanti pimpinan komisi sudah mengagendakan kordinasi dengan dinas terkait masalah kesehatan di antaranya Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, terkait tindakan preventif yang akan dilakukan pasca virus Corona positif tersebar di Indonesia, lebih tepatnya di Jawa Barat.

“Presiden baru saja merilis ternyata 2 orang terkena virus Corona ini adanya di Jawa Barat dan bagaimana nantinya daerah daerah lain cepat melakukan antisipasinya sehingga tidak menjadi wabah yang menyebar dan tentunya akan meresahkan warga Jawa Barat. Saya melihat juga gregetnya belum terlihat dan saya akan menyampaikan kepada pejabat di kota Bekasi agar segera membuat langkah langkah preventif, maksud saya semangat ini jangan hanya dari provisi saja tapi juga harus diikuti oleh seluruh pemeritah di 27 kota/kabupaten,” pungkasnya. (*)