Ketua KPU Kota Bekasi Apresiasi Sistem Pembinaan dan Kaderisasi PKS

DPDPKSKOTABEKASI – Politik santun harus dijunjung tinggi oleh seluruh elite partai dan tokoh politik, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara.

Semua pihak harus memperkuat kode etik dan moral dalam berpolitik, heri mengingatkan bahwa berpolitik bukan terkait pada kepentingan kekuasaan saja, melainkan ada tugas moral dan kewajiban menyejahterakan masyarakat.

“Pemimpin yang sholeh akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat,” kata politisi yang akrab dipanggil Bang HK saat berdiskusi dengan Ketua KPUD Kota Bekasi Nurul Sumarheni, pada Rabu (13/10).

“Memang, target berpolitik adalah kekuasaan. Namun kekuasaan seperti apa yang dimaksud? Saya sering kasih contoh tentang DKI bersama gubernurnya, Anies Baswedan yang berkaitan tentang Alexis. Bertahun-tahun Alexis didemo tapi tidak bisa ditutup, namun di tangan gubernur yang bermoral, dalam sekejap tandatangannya bisa menutup Alexis,” ungkap Bang HK.

“Jika setiap tokoh berpolitik tujuannya semulia itu, maka cara-cara kotor, black campaign, saling caci, fitnah dan menjatuhkan tidak akan dilakukan,” tambahnya.

“Apalagi kami di PKS, menjalankan amanah yang berlandaskan adalah ibadah. Jadi, sejak awal seorang kader masuk ke pentas politik sudah ditanamkan kejujuran, integritas, kerja keras, sikap melayani dan juga hal-hal yang spesifik di internal partai,” ujarnya.

Sementara Ketua KPUD Kota Bekasi Nurul Sumarheni menjelaskan, pentingnya kaderisasi untuk para praktisi politik.

Nurul menyampaikan, supaya hal ini menjadi perhatian semua partai politik. Etika politik, apalagi masalah kesantunan dalam berkomunikasi politik saat ini diakuinya masih banyak diabaikan.

“Contohnya, masih ada partai politik yang menjelang verifikasi pemilih mencantumkan nama seseorang sebagai calegnya tanpa sepengetahuan orang itu. Ini kan memalsukan demi meluluskan proses,” katanya.

“Ini namanya tidak etis dan tidak bermoral. Karena itu, harusnya semua dilakukan sesuai SOP nya,” sambung Nurul.

KPU menurut Nurul, penting untuk melakukan verifikasi kepada partai peserta pemilu. Kalau yang sudah memenuhi presidensial threshold tentunya sudah langsung verified. Tapi partai yang belum mencapai itu dan partai baru tentunya kami akan melakukannya dengan teliti dan objektif.

Nurul sendiri mengakui, dalam hal kaderisasi dan pembinaan PKS boleh diacungkan jempol. Sambil meminta maaf ke pembawa acara talkshow Nurul harus memuji PKS sebagai partai yang sudah baik.

“Selama berkali-kali pemilu, PKS partai yang selalu mengutus kadernya di semua TPS. Mereka konsisten sampai akhir penghitungan. Yang menguntungkan KPU, kadang mereka sampai membantu juga menyaksikan suara partai lain,” kata Nurul lagi.

Heri Koswara kembali mengatakan, hal tersebut sebab pendidikan politik di internal partai dilakukan secara simultan dan berjenjang, mulai dari tingkat Madya, Dewasa dan Utama. Jadi jangan berharap seseorang bisa sampai ditangga tertentu tanpa melalui proses.

Bang HK, panggilan akrab Ketua DPD PKS Kota Bekasi tersebut juga mewanti-wanti bahwa PKS berupaya untuk memastikan setiap kadernya agar tidak tersandung pada oligarki karena hal tersebut adalah pelanggaran etik dan moral.

“Semua proses pengambilan keputusan mekanismenya adalah konstitusional. Di DPD ada yang namanya Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, di provinsi juga ada tingkat wilayah dan pusat ada dewan syuro,” ungkapnya.

“Contohnya seorang Cawalkot di tingkat Kota diusulkan dari DPTD ke DPTW lalu pusat yang memutuskan. Di dalam proses itu ada mekanisme yang jelas, transparan dan rasional. Semua jelas mekanismenya. Kecurangan dalam hal ini akan termonitor dengan mudah,”tutur Herkos.

Selain itu, kata Heri, seorang yang berkompetisi misalnya dalam pileg atau calon kepala daerah, maka kalah menang bukan segalanya. Calon dipilih melalui proses yang transparan. Ketika dia tidak terbawa tidak akan kecewa yang berat. Dia akan tetap menjadi bagian roda organisasi atau kalau dia kecewa berat dan tidak menerima kekalahannya akan tergeser jauh ke pinggir. Ini tentu tidak dikehendaki semua pihak. (RDK)