Bidang Tani Nelayan Minta Pemerintah Turun ke Lapangan Pastikan Hewan Ternak Bebas PMK

DPDPKSKOTABEKASI – Ketua Bidang Tani Nelayan DPD PKS Kota Bekasi, Heri Susilowadi yang juga merupakan Pembina Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) Kota Bekasi mengatakan bahwa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak akhir-akhir ini dinyatakan makin serius.

Pihaknya mengatakan Pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD agar dapat melakukan berbagai langkah strategis serta tepat guna menanggulangi permasalahan tersebut.

“Melihat sebentar akan datangnya Idul Adha maka penting menyeleksi hewan kurban yang akan masuk baik dari arah Jatim, Jateng, maupun dari Kupang ke Kota Bekasi,” ujar Heri pada (24/05/2022).

Heri melanjutkan bahwa berbagai hal preventif harus diupayakan demi menghadirkan rasa aman bagi warga yang akan merayakan hari raya nanti.

“Jadi peran serta DKPPP (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) harus turun ke lapangan untuk memantau langsung dan bekerjasama dengan DPRD, soal keluar masuknya hewan ternak utamanya hewan kurban demi terciptanya rasa aman dan nyaman,” kata Heri.

“Indonesia sudah bebas PMK sejak era 80-an. Namun dengan adanya PMK baru-baru ini masyarakat harus hati-hati terutama umat Islam yang membutuhkan hewan kurban dalam skala besar menjelang hari raya iduladha mendatang,” tambahnya.

“Kota Bekasi, kebutuhan akan hewan kurban cukup besar dan kita minta DKPPP dan DPRD Kota Bekasi bertindak cepat mencegah penyebaran virus ini,” tandasnya.

Sementara itu, Heri yang juga sebagai Ketua PPNSI Kota Bekasi memiliki tanggung jawab sebagai organisasi sosial kemasyarakatan selama ini aktif bergerak di bidang pembelaan atau advokasi petani, peternak dan nelayan.

“Tentunya PMK masuk dalam urusan atau menjadi nomenklatur atau bagian dari pekerjaan PPNSI kota Bekasi,” pungkasnya. (RDK)