Flash Mob Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, ini Poin Penting Pernyataan Sikap DPC PKS Pondokgede

DPDPKSKOTABEKASI – Diiringi dengan menyanyikan lagu secara bersama-sama flash mob yang digelar di Bundaran Plaza Pondok Gede, Kecamatan Pondokgede berlangsung antusias.

“Naik-naik BBM naik, tinggi-tinggi sekali, kiri-kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara…,” begitu koor bersama para peserta.

Agenda ini dihadiri oleh berbagai tokoh mulai dari Bendahara DPP PKS yang juga merupakan Anggota DPR-RI Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro, Ketua DPC PKS Pondokgede Aminuddin dan jajaran pengurus serta kader dan simpatisan.

Hadir pula dalam agenda ini Ketua DPRa PKS Jatiwaringin Ruswandi dan Ketua Gema Keadilan Kota Bekasi Muhammad Kamil Syaikhu.

Dalam agenda tersebut Ketua DPC PKS Pondokgede membacakan pernyataan sikap terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi :

1. Bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah kebijakan yang menunjukkan sikap tidak empati terhadap kondisi rakyat yang sedang sulit.
2. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi melukai rakyat yang sedang bangkit berjuang dari krisis akibat pandemi Covid-19 dan krisis pangan.
3. Krisis pangan dan kenaikan harga BBM akan sangat berdampak terhadap semakin menurunnya daya beli masyarakat.
4. Dampak sangat serius kepada rakyat yang memang rentan miskin dihantam dengan kenaikan kebutuhan pokok mereka, sehingga akan terjadi lonjakan jumlah rakyat miskin.

“Maka kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta kepada pemerintah untuk Membatalkan Kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Aminuddin.

Di lain pihak salah satu peserta yang juga merupakan Ketua DPRa PKS Jatiwaringin mengatakan bahwa, tujuan PKS melakukan aksi flash mob adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa PKS sungguh-sungguh untuk berjuang dan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

“Karena kenaikan harga BBM bersubsidi ini tentu akan menambah beban hidup masyarakat. Dan tak hanya di flash mob ini, penolakan hingga walk out pun sudah dilakukan oleh anggota dewan pusat kita di DPR RI,” tutupnya. (RDK)