DPDPKSKOTABEKASI – DPRD Kota Bekasi meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Bekasi. Desakan ini muncul menyusul adanya isu nepotisme yang mencuat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, di mana ditemukan hubungan keluarga yang memegang sejumlah posisi penting.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan pentingnya penataan birokrasi secara menyeluruh, termasuk menghindari potensi konflik kepentingan. Ia menyebutkan contoh kasus di Bapenda, di mana Kepala Bapenda, Asep Gunawan, memiliki istri yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah, serta adanya hubungan ayah-anak dan menantu dalam struktur birokrasi Bapenda.
Sardi juga mendesak agar Pj Wali Kota melakukan pengawasan serupa di instansi lainnya, karena praktik nepotisme dinilai tidak pantas baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dalam hal ini, ia berharap agar penempatan pejabat di masa depan dilakukan secara profesional berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK).
Menanggapi isu ini, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, menyatakan bahwa Pemkot sedang memproses mutasi istri Kepala Bapenda, sementara untuk anak dan menantu Sekretaris Bapenda yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK), penanganannya menunggu pengangkatan menjadi PPPK.
DPDPKSKOTABEKASI - Ada pemandangan tidak biasa di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi. Di bawah langit…
DPDPKSKOTABEKASI - Halaman Gedung DPRD Kota Bekasi menjadi lokasi apel pengerahan dan pelepasan peserta Kemah…
DPDPKSKOTABEKASI — Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, membawa angin segar bagi…
DPDPKSKOTABEKASI — Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di Pegangsaan Timur 56,…
DPDPKSKOTABEKASI — Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPD PKS Kota Bekasi meluncurkan SERAMBI (Shelter…