Aleg PKS: Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pokok di Bulan Puasa dan Lebaran

DPDPKSKOTABEKASI – Memasuki bulan Ramadhan dan dilanjut dengan hari raya Idul Fitri, pemerintah harus benar-benar menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Saat ini dalam kondisi pemulihan sektor ekonomi, tentu kemampuan keuangan masyarakat masih belum dalam performa terbaik.

“Jadi kita harus bantu masyarakat, dengan mejaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang kalau bisa murah,” ucap Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi VI, DPR-RI, Fraksi PKS di Jakarta pada (01/04/2022).

“Kita menyaksikan silih berganti kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat, dari kedelai, telur, gula, dan yang masih baru saja terjadi kelangkaan minyak goreng,” tambahnya.

“Masyarakat sampai antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter. Ini tentu ironi, di negara penghasil CPO, pemerintah kewalahan dalam menangani persoalan tersebut, kebijakan tidak berjalan baik di lapangan yang sampai saat ini pun masih belum jelas apa penyebab utama kelangkaan minyak goreng itu.”.

“Berbulan-bulan kita dihadapkan dengan keluhan pedagang dan masyarakat bahwa minyak goreng sulit ditemui di pasaran, ini tentu menjatuhkan wibawa negara dalam hal ini pemerintah di khalayak publik. Saya agak kurang bisa menerima alasan dan argumen pemerintah, karena langkah mitigasi dengan beragam regulasi tidak jalan,” lanjut Anggota PKS Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok ini.

Mahfudz menyampaikan bahwa saat ini adalah waktunya untuk pemerintah memberikan bukti bahwa pemerintah mampu menjaga ketersediaan bahan pokok di momentum Ramadhan, terlebih dalam kurun waktu Ramadhan sampai Idul Fitri konsumsi masyarakat meningkat lebih banyak.

“Jangan lagi ada kelangkaan, khususnya yang harus jadi perhatian adalah ketersediaan daging sapi dan ayam yang saat ini sudah mulai naik juga harganya, bahkan harga daging sapi sudah mencapai 150 ribu rupiah per kilogram,” ungkap Mahfudz Abdurrahman.

“Pemerintah harus serius mengendalikan pasokan dan harga, jangan lengah, siapkan operasi pasar jika diperlukan, khususnya di wilayah yang mengalami kelangkaan, kita tidak boleh main-main,” tegas Bendahara Umum DPP PKS.

Mahfudz Abdurrahman mengatakan bahwa, peran regulasi dan pengawasan harus berjalan seiring sejalan, ia meminta agar tidak berjalan sendiri-sendiri, apalagi terkesan saling menyalahkan.

Pihaknya juga meminta agar data dan informasi ketersediaan pasokan harus up to date, ia pun mendorong agar respon jika terdapat informasi ketersendatan pasokan, hal ini agar tidak terjadi kelangkaan.

“Jangan ada permainan harga dan pasokan, semua pihak harus mengawasai jalur distribusi bahan pokok. Kami di Komisi VI terus memantau kinerja pemerintah, apakah sesuai dengan yang disampaikan pada saat Rapat Komisi VI,” tandasnya.

“Khusus kepada Kementerian Perdagangan, sebagai pemangku kepentingan utama terhadap kebutuhan pokok masyarakat, tidak boleh lengah dan harus terus menjaga koordinasi dari hulu ke hilir. Kelangkaan bahan pokok harus kita hentikan, apalagi sudah mahal dan langka, tidak boleh!”.

“Mari kita berupaya memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa, dengan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan kita bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkannya,” tutup Anggota Komisi VI ini. (RDK)