Menunggu Ketegasan Pemerintah Menjaga UMKM agar Tetap Bertahan

DPDPKSKOTABEKASI – Situasi saat ini benar-benar memberatkan para pengusaha UMKM, terutama yang membuka toko atau kios. Sepinya para pembeli membuat para pedagang menghadapi kerugian yang tidak sedikit, hal ini seperti disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok Mahfudz Abdurrahman.

“Pemerintah bisa kita anggap sangat terlambat dalam menerbitkan larangan aplikasi TikTok untuk berjualan, pedagang sudah pada megap-megap kehabisan nafas. Baru Pemerintah menunjukkan ketegasannya” ucapnya di Jakarta pada Jum’at (29/09).

Lebih lanjut pihaknya mengatakan “Kita tidak bisa menghalangi hadirnya teknologi, yang memberikan banyak kemudahan kepada kita semua, kita  bisa lakukan banyak hal dari gawai  pintar kita, apa saja dan bisa dimana saja.”.

“Dan kita benar-benar menikmati semua kemudahan tersebut, tapi sedihnya kemudahan dan kenyamanan yang kita dapat ternyata juga memberikan dampak yang buruk bagi Sebagian saudara kita. Persoalan yang sudah terjadi sejak lama, bukan hanya karena munculnya Socio Commerce seperti TikTok, tapi juga karena banjirnya produk impor dari Cina,” ungkapnya lagi.

“Yang saya dengar dari para pedagang, selain dari adanya TikTok Shop. Juga disebabkan oleh membanjirnya barang impor ini. Harganya sering, bahkan lebih murah dari produk dalam negeri,” tandas Aleg yang akrab dengan berbagai komunitas UMKM di Kota Bekasi.

“Efek Perdagangan Bebas antar negara memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi kita, karena kita bisa dianggap hanya menjadi pasar baru bagi negara Cina, dan sedihnya yang paling terkena ya saudara kita, para pelaku UMKM, yang jumlahnya sangat besar dan ada di seluruh wilayah Indonesia.”.

“Kami di Senayan, sebagai perwakilan dari masyarakat mendesak pemerintah. Khususnya yang terkait langsung dengan sektor perdagangan. Agar bisa menelaah kembali kebijakan bebas Impor ini. Memang kita sudah menandatangani perjanjian perdagangan, tapi kalau kesepakatan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar, kita jangan diam saja. Karena perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada, didasarkan untuk kemajuan dan keuntungan bersama (mutual benefit). Ini malah terkesan sangat jauh dari prinsip kesetaraan dan keadilan,” keluh Mahfudz Abdurrahman.

Mahfudz Abdurrahman menegaskan lagi, bahwa penghentian TikTok Shop tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pulihnya usaha UMKM. Tapi membendung masuknya barang impor harus jadi kebijakan selanjutnya dari Pemerintah.

“Kami menunggu bukti kepedulian pemerintah terhadap UMKM, yaitu dengan membuat regulasi batasan harga minimal barang Impor yang bisa masuk. Jangan barang-barang Impor yang sangat murah bisa gampang masuk ke dalam negeri. Pemerintah harus tegas!,” pungkasnya. (Rdk)